KILASRIAU.com  - Dalam sebuah pernyataan yang menggugah, Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, menyampaikan pesan tegas:

“Jika ingin menaikkan harga diri petani, kuncinya kita pemerintah wajib melakukan kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka. Pakai kacamata kuda, lepaskan diri dari kepentingan pribadi atau kelompok. Fokus ke depan kepada hajat hidup rakyat.”

Pernyataan ini seperti oase di tengah keprihatinan panjang dunia pertanian kita. Petani yang seharusnya jadi pahlawan pangan terlalu sering menjadi pihak yang paling dirugikan dalam rantai pasok dan ekonomi. Di daerah seperti Indragiri Hilir, yang bertumpu pada sektor pertanian dan perkebunan, seruan ini menyentuh jantung persoalan.

SEMANGAT YANG PATUT DIAPRESIASI.

Poin utama dari pernyataan H. Herman menyasar dua hal krusial:

1. Kebijakan harus berpihak nyata pada petani.

2. Pejabat publik harus melepaskan kepentingan pribadi dan fokus pada kepentingan rakyat.

Ketegasan istilah “kacamata kuda” menyiratkan bahwa keberpihakan pada petani tidak boleh setengah-setengah. Pemerintah harus fokus, konsisten, dan berani melawan arus jika ingin mewujudkan keadilan bagi petani.

NAMUN, TANTANGAN NYATA TERJADI

Pernyataan ini memang menggugah, tapi juga masih bersifat normatif. Yang belum terjawab adalah: kebijakan konkret seperti apa yang dimaksud? Apakah menyangkut subsidi pupuk yang tepat sasaran? Perlindungan harga saat panen? Atau revitalisasi koperasi tani yang benar-benar bekerja untuk petani?

Realitasnya, banyak masalah pertanian justru berasal dari struktur besar di tingkat nasional:

• Harga komoditas yang tak menentu,

• Sistem distribusi yang timpang,

• Akses ke pasar yang sulit,

• Ketergantungan petani pada tengkulak,

• Minimnya perlindungan saat gagal panen atau jatuh harga.

Dan perlu diakui, ruang gerak seorang bupati dalam mengubah sistem nasional cukup terbatas. Oleh karena itu, semangat ini harus diterjemahkan dalam bentuk aksi nyata di daerah sambil mendorong sinergi dengan pemerintah pusat.

DARI UCAPAN MENUJU TINDAKAN NYATA.

Pemerintah daerah tidak perlu menunggu pusat untuk mulai bergerak. Ada banyak langkah konkret yang bisa segera dilakukan :

• Membangun dan memperkuat koperasi tani, bukan sekadar wadah formal, tetapi benar-benar menjadi alat distribusi dan tawar menawar petani.

• Mendirikan pasar tani lokal untuk memangkas mata rantai distribusi.

• Memberikan pelatihan dan akses teknologi agar petani bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil.

• Membuka jalur komunikasi langsung dengan pembeli besar, agar petani tidak lagi bergantung pada tengkulak.

•  Mengalokasikan anggaran daerah untuk infrastruktur pertanian seperti jalan produksi, irigasi, dan gudang penyimpanan hasil panen.

Sementara itu, suara seperti yang disuarakan oleh H. Herman harus terus bergema hingga ke pusat. Pemerintah nasional harus berani melakukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola pertanian:

• Mereformasi tata niaga,

• Memberikan jaminan harga minimum,

• Memperluas akses pembiayaan murah bagi petani kecil,

Dan yang paling penting: mengakui petani sebagai pilar utama ekonomi nasional, bukan sebagai beban subsidi.

PETANI YANG BERMARTABAT BUKAN MIMPI.

Menaikkan harga diri petani bukan hanya soal angka pendapatan. Ini tentang mengubah cara negara memperlakukan mereka dari hanya sekadar penyedia pangan, menjadi mitra sejajar dalam pembangunan bangsa.